Sejarah Disdukcapil Kota Kendari

Berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari

Sebelum dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari urusan kependudukan dan pencatatan sipil diselenggarakan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (BKKBC). Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kota Kendari menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah. Melalui perda tersebut dibentuk Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang mana salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari.

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari memberikan pelayanan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat Kota Kendari yang meliputi :

    Luas Wilayah Kota Kendari  : 32,5 km2
    Jumlah Kecamatan : 14 kecamatan
    Jumlah Kelurahan : 45 kelurahan
    Jumlah RW/RT : 615 RW/2.529 RT
    Jumlah Penduduk th. 2013 : 406.643 jiwa


Kode Etik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari


    Mentaati Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Kendari
    Memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang berkepastian dan berkekuatan hukum secara jujur, adil dan profesional
    Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menjunjung tinggi rasa solidaritas sesama pegawai serta menghargai perbedaan pendapat.
    Tidak memberikan informasi yang bukan menjadi kewenangannya kepada Media massa.
    Selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja baik dari ilmu pengetahuan dan teknologi maupun  kreatifitas dalam melaksanakan tugas.
    Tidak menggunakan sarana kantor untuk kepentingan pribadi/golongan.
    Netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
    Selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas
    Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/ menguntungkan diri sendiri/ pihak lain
    Wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
    Dilarang menerima dan/ atau menberikan imbalan dalam bentuk apapun dari dan/ atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut
    Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan dan wajib mengutamakan kepentingan organisasi di atas pribadi, kelompok maupun golongan;
    Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS.

          Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

    Dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun di luar ketentuan yang berlaku
    Wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
    Dilarang memasuki tempat-tempat yang dpat mencemarkan martabat dan kehormatan;
    Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/ atau pornografi  dan semacamnya.
    Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan minuman keras;
    Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.

    Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
    Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat
    Menjaga informasi yang bersifat rahasia (rahasia jabatan dan rahasia negara)
    Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar
    Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawabnya.
    Wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif untuk kepentingan dinas.
    Wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS
    Wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, dengan cara:

    Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
    Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja efektif


Download

Formulir F-1.25

22 November 2017 86x

Formulir KTP

20 November 2017 210x

Formulir F-1.23

22 November 2017 72x

Formulir F-1.39

20 November 2017 100x

Link Terkait